"Saya menyambut baik apabila KPK, BPK atau siapapun untuk melihat atau sama-sama melakukan investigasi di urusan pengadaan dan pelaksanaan UN ini. Kami sangat welcome dan senang karena kami juga melakukan investigasi," kata M.Nuh kepada wartawan, Sabtu (27/4/2013) dinihari.
M.Nuh juga mejanjikan sanksi tegas apabila terjadi penyelewengan dalam UN. Tetapi untuk memberikan sanksi juga harus dilihat tingkat pelanggaran yang dilakukan.
"Tentunya kita lihat tingkat derajat penyelewengannya. Tentunya kalau ada penyelewengan kita berikan sanksi dengan tegas," tandasnya.
UN SMA yang diadakan pada 15 April lalu berlangsung cukup rumit. Hal tersebut karena telah terjadi penundaan ujian di 11 provinsi di Indonesia.
Sebelumnya Nuh mengatakan saat ini Kemendikbud sedang melakukan investigasi atas penundaan UN SMA di 11 provinsi. Penyelidikan dilakukan di tiga titik tahapan UN.
"Investigasi dilakukan di tiga titik, pengadaan, pelaksanaan dan percetakan. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasilnya," ujarnya (26/4).
(rni/fjr)