Liputan6.com, Jakarta : Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengaku 2013 merupakan tahun terberat bagi para pelaku usaha. Selain kenaikan upah minimum provinsi, pengusaha harus berhadapan dengan sejumlah kenaikan biaya yang akan berlangsung sepanjang tahun ini.
"Tahun ini sangat memberatkan bagi kami, para pengusaha. Contohnya saja kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), tarif dasar listrik (TDL) dan sebentar lagi kenaikan harga BBM bersubsidi," ucapnya di Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Sarman mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan kebijakan penyesuaian UMP para pekerja di tanah air. Apabila dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan bila buruh akan kembali menuntut upah yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menetapkan UMP buruh sebesar Rp 2,2 juta per bulan.
"Di 2013 saja kenaikan mencapai 44%, ini mendorong buruh untuk minta penyesuaian upah lagi. Masa dalam waktu empat tahun mendatang, gaji buruh bisa Rp 7 juta. Siapa yang mau investasi lagi," tegas Sarman.
Dia menambahkan, beban pengusaha semakin berat dengan adanya kenaikan TDL secara bertahap. Seyogyanya, lanjut dia, pemerintah juga harus melihat kemampuan dunia usaha mengingat masih ada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ikut terkena imbas dari kebijakan tersebut.
Bahkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Raja Sapta Oktohari menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi, TDL maupun UMP merupakan variabel yang rutin di tanah air.
"Kenaikan ketiga variabel itu sudah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia dan bisa jadi dengan kenaikan tersebut, buruh minta naik gaji lagi. Istilah MayDay itu harusnya dipakai oleh pengusaha karena kebijakan apapun dari pemerintah yang menanggung adalah pengusaha," papar dia. (Fik/Shd)
"Tahun ini sangat memberatkan bagi kami, para pengusaha. Contohnya saja kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), tarif dasar listrik (TDL) dan sebentar lagi kenaikan harga BBM bersubsidi," ucapnya di Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Sarman mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan kebijakan penyesuaian UMP para pekerja di tanah air. Apabila dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan bila buruh akan kembali menuntut upah yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menetapkan UMP buruh sebesar Rp 2,2 juta per bulan.
"Di 2013 saja kenaikan mencapai 44%, ini mendorong buruh untuk minta penyesuaian upah lagi. Masa dalam waktu empat tahun mendatang, gaji buruh bisa Rp 7 juta. Siapa yang mau investasi lagi," tegas Sarman.
Dia menambahkan, beban pengusaha semakin berat dengan adanya kenaikan TDL secara bertahap. Seyogyanya, lanjut dia, pemerintah juga harus melihat kemampuan dunia usaha mengingat masih ada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ikut terkena imbas dari kebijakan tersebut.
Bahkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Raja Sapta Oktohari menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi, TDL maupun UMP merupakan variabel yang rutin di tanah air.
"Kenaikan ketiga variabel itu sudah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia dan bisa jadi dengan kenaikan tersebut, buruh minta naik gaji lagi. Istilah MayDay itu harusnya dipakai oleh pengusaha karena kebijakan apapun dari pemerintah yang menanggung adalah pengusaha," papar dia. (Fik/Shd)